Revitalisasi Taman Hingga Makam Bungkul Mulai Pertengahan Maret

Daftar Isi

Foto: Imam Syafi'i, anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Sosial DPRD Kota Surabaya. (Arga Nur Wahid)

HALOKEPANJEN.COM – Usai inspeksi mendadak (Sidak) Taman Bungkul pekan lalu, Komisi D Bidang Pendidikan dan Sosial DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Sebab, selain relokasi warga yang berada di area Makam Mbah Bungkul, terdapat temuan lain saat sidak berlangsung

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i, menyatakan bahwa salah satu fokus penting pada periode 2024-2029 adalah penataan dan revitalisasi Taman Bungkul. 

Dalam rapat, Imam mengungkapkan bahwa meskipun sempat terjadi konflik internal di antara keluarga juru kunci makam, hal tersebut diharapkan dapat segera diselesaikan.

"Kemarin teman-teman Komisi D itu melakukan kunjungan ke Taman Bungkul, ternyata kita temukan sekitar belasan rumah di komplek Makam Bungkul," ujar Imam kepada Suara Merdeka Surabaya, Rabu 22 Januari 2025.

"Selain kelihatan kumuh, kami juga mendapati bahwa tidak ada satupun yang berhak tinggal di situ, karena ini lahannya milik Pemerintah Kota Surabaya," imbuhnya.

Oleh karena itu, Komisi D mendorong agar seluruh bangunan tersebut segera direlokasi. 

Penghuni yang merupakan keluarga juru kunci makam, kata Imam, tidak keberatan dengan rencana relokasi, asalkan Taman Bungkul bisa menjadi lebih luas dan nyaman.

Lebih lanjut, politisi Nasdem itu juga menyoroti pentingnya penataan kawasan non-makam di Taman Bungkul. 

Ia meminta agar penataan taman tidak hanya sekedar mempercantik, tetapi juga harus mencerminkan wisata religius yang seharusnya menjadi daya tarik utama.

"Warga Surabaya menunggu, jamannya Bu Risma (Wali Kota Surabaya periode 2010-2020), akan ada desain dari ITS untuk wisata religius. Tapi nyatanya sampai hari ini ternyata tidak ada," ungkapnya.

Parahnya, mantan jurnalis itu juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait pengelolaan sumber daya yang ada di Taman Bungkul. Sebab, dari hasil sidak ia mendapati Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak pernah membantu membayar listrik dan air untuk Taman Bungkul.

"Jadi juru kunci yang kemudian dari celengan (kotak amal), itu yang kemudian membiayai. Nah ini kan tidak betul," tambahnya.

Mantan aktivis PMII itu juga menyampaikan sosok Ki Ageng Mahmuddin atau Mbah Bungkul seperti yang akrab disebut saat ini, merupakan miqat atau awalan bagi umat muslim sebelum berziarah ke makam Sunan atau Wali lainnya. 

Untuk berziarah ke Makam Mbah Bungkul terlebih dahulu sebagai mertua Sunan Ampel.

Oleh karena itu, ia berharap revitalisasi Makam Mbah Bungkul dilengkapi dengan literatur, keterangan, hingga sejarah Mbah Bungkul, makam sekitarnya dan Taman Bungkul itu sendiri. Dengan demikian masyarakat mendapat pengetahuan dan semakin ramai.

Selain itu, ia juga menyarankan agar penataan pedagang di sentra wisata kuliner (SWK) Taman Bungkul dilakukan dengan prinsip keadilan. 

Di mana pedagang besar harus membayar pajak dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

"Karena kami melihat beberapa pedagang di situ omsetnya besar sekali dan selama ini tidak ditarik apa-apa kecuali iuran air, kebersihan, dan listrik," tegasnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Dedik Irianto, menambahkan bahwa revitalisasi Taman Bungkul sudah direncanakan dan akan difokuskan pada tiga titik, yaitu makam, SWK, dan area sekitarnya. 

Menurut Dedik, permasalahan di makam Bungkul terkait ahli waris dan kondisi kumuh sudah memiliki solusi dan tinggal menunggu pelaksanaan relokasi.

Sementara itu, untuk SWK, penataan ulang diperlukan mengingat banyak kios yang seharusnya sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas khusus. Revitalisasi Taman Bungkul ini diharapkan dapat berjalan lancar dengan rapat tindak lanjut yang dijadwalkan pada pertengahan Maret 2025.

"Kemudian untuk lingkungan sekitarnya memang tadi lebih ke penataan saja dan peningkatan kebersihannya minta dilaksanakan, itu kita lakukan nanti," pungkasnya.